Mahasiswa FP UNS Solo Tuntut Presiden Jokowi Realisasikan Swasembada Upsus Pajale

Ratusan mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menuntut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera merealisasikan percepatan swasembada padi, jagung, dan kedelai (upsus pajale).

Mereka menilai, program yang digagas oleh Presiden Jokowi sebagai janji kampanye pada Pilpres lalu, belum sepenuhnya direalisasikan. Justru yang terjadi saat banyak lahan pertanian produktif yang dialihfungsikan sebagai pembangunan perumahan dan sejenisnya.

Di Jawa Timur sejak 2010-2013 lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk pembangunan mencapai 4.200 hektar. Jika alih fungsi lahan pertanian itu terus dilakukan akan menyebabkan penyempitan lahan untuk pengusahaan produk pangan.

“Padahal swasembada pangan ini bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia, terutama para petani,” tegas Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FP UNS Solo, Agus Wibowo dalam aksi damai di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/9/2015).

Agus menambahkan, janji hanyalah janji, swasembada pangan yang diharapkan itu belum sepenuhnya dirasakan oleh para petani. Ditambah akhir 2015 Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain.

“Jika sektor produksi dalam negeri terutama pangan ini lemah, bagaimana Indonesia bisa bersaing dengan negara ASEAN lainnya yang notabenenya lebih maju,” kata Agus.

Dia menjelaskan, belum terlaksananya swasembada pangan dalam negeri karena pemerintah masih mengandalkan produk dari luar atau impor. Daging sapi contohnya, selama tiga tahun mengalami peningkatan taja, yakni pada tahun 2012 USD 9.885.075 menjadi USD 14.242.060 pada tahun 2014.

Begitu juga impor pangan, pada tahun 2003 sebesar 3,34 miliar USD menjadi 14,90 miliar USD pada tahun 2013 atau 4,5 kali lebih besar di tahun 2014. Ditambah ketidakjelasan alokasi anggaran upaya khusus (UPSUS) sebesar Rp32,8 triliun yang sudah berjalan selama ini.

“Apakah berhasil? Lalu apakah dana itu nyata dikucurkan untuk petani seutuhnya? Atau menjadi pundi-pundi sumber tambahan kas pribadi para pejabat,” tanya Agus.

Lebih jauh, Agus mengatakan sudah saat pemerintah memikirkan kesejahteraan para petani dalam meningkatkan produksi panennya. Sebab, mata pencaharian masyarakat Indonesia sebagian besar adalah pertanian.

“Stop alih fungsi lahan dan mudahkan para petani dalam meningkatkan produksi panennya. Dengan meningkatnya hasil panen tidak perlu adanya impor beras dari negara lain,” papar dia.

Sementara itu, Koordinator Jaringan Petani Organik (Jarpeto) Solo, Satiarman yang turut dalam aksi itu meminta kepada pemerintah untuk memfasilitasi petani dalam meningkatkan panennya. Selama ini dirinya menilai pemerintah terkesan tidak memperhatikan nasib petani.

“Pemerintah meminta petani untuk meningkatkan hasil panennya, tetapi tidak memberikan fasilitas pendukung petani. Harga pupuk mahal, masih banyak pupuk yang menggunakan bahan kimia dan sejenisnya,” tambahnya.

Dia meminta pemerintah untuk segera turun tangan untuk menyelesaikan persoalan pertanian di Indonesia. Hal itu dilakukan karena akhir tahun Indonesia menghadapi MEA.(*)